PROVINSI JAMBI

Revitalisasi SDN 066 Tanjab Barat Rp656 Juta Disorot, Dugaan Mark Up dan Material Tak Sesuai Spesifikasi Mencuat

×

Revitalisasi SDN 066 Tanjab Barat Rp656 Juta Disorot, Dugaan Mark Up dan Material Tak Sesuai Spesifikasi Mencuat

Sebarkan artikel ini

TANJAB BARAT – Pengelolaan Program Revitalisasi SD Negeri 066 Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), yang berlokasi di Desa Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik, menjadi sorotan. Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai sekitar Rp656 juta itu diduga dikerjakan tidak sesuai petunjuk teknis (juknis), spesifikasi material, dan kualitas pekerjaan yang dipersyaratkan.

Sejumlah dugaan penyimpangan mencuat, mulai dari penggunaan material yang dipertanyakan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis, lemahnya pelibatan panitia, hingga hasil pekerjaan yang dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran revitalisasi tersebut dialokasikan untuk beberapa pekerjaan, antara lain rehabilitasi lima ruang kelas sebesar Rp404.625.000, pembangunan satu set toilet Rp40 juta, rehabilitasi ruang administrasi umum Rp102 juta, penataan lingkungan sekolah berupa pembersihan area dan pembangunan satu unit sumur bor, serta rehabilitasi WC sebesar Rp8 juta.

Dalam pelaksanaannya, muncul dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi. Salah satunya rangka baja yang disebut menggunakan ketebalan 0,65, sementara spesifikasi yang dipersoalkan disebut mensyaratkan ketebalan 0,75. Material atap berupa seng juga dipertanyakan kualitas dan ketebalannya.

Selain itu, sejumlah dinding yang telah dicat dilaporkan mulai mengalami pengelupasan. Kondisi toilet juga menjadi perhatian karena disebut belum dapat digunakan sebagaimana mestinya. Bahkan, lantai halaman toilet mulai mengalami kerusakan akibat tetesan air hujan.

Persoalan lain yang turut dipertanyakan adalah mekanisme pengelolaan program secara swakelola. Program yang semestinya melibatkan panitia pelaksana justru diduga lebih banyak dikendalikan oleh kepala sekolah, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan belanja material.

Seorang warga yang juga merupakan wali murid berinisial M menilai pelaksanaan program tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh.

Menurutnya, panitia dan masyarakat seharusnya dilibatkan dalam pelaksanaan maupun pengawasan pekerjaan, bukan hanya menyerahkan seluruh kendali kepada kepala sekolah.

“Secara teknis ini perlu diperiksa. Program yang seharusnya dikelola panitia hasil musyawarah, tetapi kenyataannya diduga dikendalikan kepala sekolah. Tidak terlihat keterlibatan panitia maupun masyarakat dalam pengawasan,” ujarnya.

M juga mempertanyakan kesesuaian material dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), khususnya penggunaan rangka baja dan kualitas pekerjaan rehabilitasi ruang kelas serta ruang administrasi yang menyerap anggaran ratusan juta rupiah.

Ia meminta Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Tanjab Barat turun langsung ke lokasi untuk memeriksa kondisi fisik bangunan, mencocokkan penggunaan material dengan spesifikasi teknis, serta mengaudit pengelolaan keuangan program tersebut.

“Kami meminta Tipikor Polres Tanjab Barat melakukan pengecekan langsung dan memanggil pihak-pihak yang terlibat. Anggarannya cukup besar, sehingga penggunaan dana dan hasil pekerjaannya harus diperiksa secara transparan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala SD Negeri 066 Tanjab Barat, Abdullah, belum berhasil dikonfirmasi. Saat tim berupaya mendatangi sekolah maupun kediamannya, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon juga belum mendapat jawaban hingga berita ini diterbitkan.

Dari pantauan tim di lokasi, ditemukan sejumlah bagian dinding yang catnya mulai mengelupas. Kondisi toilet juga dilaporkan belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Selain itu, lantai di sekitar toilet mulai mengalami kerusakan dan beberapa saluran drainase di area pekerjaan disebut belum diperbaiki meskipun kondisinya telah mengalami kerusakan.

Besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat semestinya sejalan dengan kualitas bangunan dan manfaat yang diterima peserta didik.

Karena itu, dugaan ketidaksesuaian spesifikasi, mekanisme pengelolaan, serta kualitas hasil pekerjaan perlu ditelusuri melalui pemeriksaan teknis dan audit penggunaan anggaran oleh pihak berwenang.

Hingga kini, dugaan penyimpangan tersebut masih memerlukan pembuktian. Klarifikasi kepala sekolah dan pemeriksaan aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran administrasi, penyimpangan anggaran, atau unsur tindak pidana korupsi.(Tan)

error: Content is protected !!