Batubara — Anggota DPRD Kabupaten Batubara, Rusli mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara untuk melakukan pendataan ulang secara menyeluruh dan serius terhadap daftar penerima bantuan sosial.
Hal tersebut ditegaskan oleh Rusli tak lain merupakan politisi asal PDI Perjuangan ketika didalam ruangan Komisi I DPRD Kabupaten Batubara kepada media, pada hari Senin (7 September 2026).
“Ia mengatakan masih banyak warga tidak mampu yang melaporkan hal tersebut kepadanya. Warga melaporkan penerima bantuan sosial masih banyak yang tidak menerima bansos dari pemerintah dalam bentuk apapun,” ujarnya.
Rusli juga menjelaskan padahal warga tersebut benar-benar susah yang pekerjaannya serabutan sebagai buruh, kernet tukang, bahkan kadang menggalas sesuatu rezeki keluarga yang penghasilan masih rendah.
“Pengaduan warga tersebut adanya kaitan atas kenaikan Desil penerima bantuan sosial yang tinggi sehingga warga tidak dapat menerima bansos, padahal warga tersebut memiliki penghasilan rendah dan tempat tinggal yang berada di kontrakan,” ucapnya.p
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Batubara ini juga menyoroti ketimpangan terkait penentuan penerima bansos. “Masa ada warga yang memiliki kebun dan rumah permanen dan sawah lebar namun terdaftar sebagai penerima bansos.
Ironisnya, ia menduga penerima bansos memiliki kedekatan dengan pemerintah dan aparat desa. Ini dibuktikan dengan banyaknya keluarga maupun kerabat kepala desa yang memperoleh bansos.
Terlebih lagi, keluhan terkait kenaikan Desil menurutnya santer terdengar usai sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Ia juga mempertanyakan kevalidan pendataan petugas sensus yang katanya mendatangi rumah warga, tapi diduga asal-asalan saja.
“Namun terkait pendataan ulang yang saat ini tengah berlangsung diharapkan dapat menghasilkan data penerima yang benar benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya. (Rahmad)
