Reviewindonesia.id — DPRD Kota Metro menggelar Sidang Paripurna Istimewa untuk mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya, Jumat (14/8/2026).
Sidang paripurna tersebut diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD Kota Metro, serta jajaran pemerintah daerah. Kegiatan ini menjadi bagian dari penyelarasan arah kebijakan nasional dengan pelaksanaan pembangunan di daerah.
Dalam pidatonya di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah diarahkan untuk mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
“Semua kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan, mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar untuk rakyat,” ujar Presiden.
Presiden juga memaparkan sejumlah langkah strategis pemerintah, antara lain penguatan bursa komoditas, optimalisasi aset BUMN, pengembangan Indonesia International Financial Center (IIFC), serta pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai instrumen pembiayaan proyek-proyek lintas generasi.
Di sektor industri, pemerintah akan mendorong terciptanya pasar bagi produk nasional, termasuk melalui kebijakan subsidi kendaraan listrik.
“Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Akan tetapi kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat,” tegas Prabowo.
Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal agenda pembangunan agar setiap program benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran,” ujarnya.
Pada bagian akhir pidatonya, Presiden menekankan bahwa tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyat dari berbagai ancaman, mulai dari kemiskinan, kelaparan, pemutusan hubungan kerja, hingga keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menghapus praktik-praktik korupsi, penipuan, mark up, dan penggelembungan anggaran dalam setiap proses pembelanjaan negara.
“Pemerintah di semua tingkatan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun pemerintah desa, harus kita hapus praktik-praktik korupsi, penipuan, mark up, penggelembungan dalam pembelanjaan,” tegas Presiden.
Melalui Sidang Paripurna Istimewa tersebut, DPRD Kota Metro bersama Forkopimda menunjukkan komitmen untuk mengikuti dan mengawal arah kebijakan nasional, khususnya terkait pengelolaan APBN 2027 yang berorientasi pada pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan pemberantasan praktik penyimpangan anggaran.(Adv)
