Palembang, Koalisi Pers Sumatera Selatan menggelar Aksi Simpatik Jilid II di depan Mapolda Sumsel, Palembang, untuk menagih janji Kapolda Sumsel dalam mengusut tuntas kasus pengeroyokan terhadap dua jurnalis pada Rabu (11/11/2026).
Aksi ini merupakan kelanjutan dari perjuangan keadilan atas insiden kekerasan yang menimpa wartawan Tribun Sumsel, Rahmat Kurniawan, dan wartawan PalTV, Mulyadi, saat keduanya bertugas melakukan peliputan di depan Mapolda Sumsel pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Sebelumnya, pada Aksi Solidaritas Pers Jilid I tanggal 15 Oktober 2026, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Santana telah menemui pimpinan organisasi media serta jurnalis dan berkomitmen untuk melakukan investigasi menyeluruh, menindak pelaku, serta melawan premanisme.
Koordinator Koalisi Pers Sumsel, Hardi, menegaskan dalam wawancara di lokasi aksi bahwa aksi hari ini adalah aksi simpatik sebagai bentuk solidaritas terhadap rekan sesama jurnalis yang menjadi korban pemukulan.
“Hari ini kita menggelar aksi simpatik sebagai bentuk solidaritas kita terhadap rekan kita, dua orang yang telah menjadi korban pemukulan beberapa waktu lalu di depan Polda Sumsel sendiri saat melakukan kerja peliputan. Jadi hari ini kita mengajak rekan-rekan jurnalis ini untuk menyatakan sikap hari ini kepada Polda Sumsel,” ujar Hardi.
Hardi juga menegaskan, aksi ini tidak ditunggangi pihak manapun. Pesertanya murni jurnalis.
“Jadi kita di sini pure memang murni semuanya jurnalis, semuanya pers. Tidak ada unsur masyarakat, tidak ada unsur aktivis, tidak ada ormas. Murni memang pergerakan jurnalis,” tegasnya.
Terkait jumlah massa, Hardi memprediksi peserta aksi mencapai 100 hingga 150 orang.
“Kalau kami prediksi masa yang akan ada itu sekitar seratus sampai seratus lima puluh orang,” katanya.
Saat ditanya soal tuntutan, Hardi menegaskan koalisi tetap pada pendirian awal.
“Yang pasti kita tetap pada pendirian awal itu tegakkan Undang-Undang Pers Tahun 1999 tentang adanya pelarangan peliputan, kemudian usut tuntas pelaku pengeroyokan yang dilakukan, dua orang wartawan menjadi korban, kemudian kami meminta transparansilah kepada Polda Sumsel bagaimana dan sampai di mana penyidikan-penyidikan kasus tersebut,” ujar Hardi.
Hardi berharap hubungan jurnalis dan kepolisian tetap sebagai mitra, karena pers adalah salah satu pilar bangsa. Namun, kemitraan itu harus dibuktikan dengan penegakan hukum yang tegas.
“Harapan ke depannya, kawan-kawan jurnalis ini kan sama pihak kepolisian ini mitra, menjadikan menjadi salah satu pilar bangsa ini sendiri. Kami berharap pihak polisi sendiri dapat bertindak secara tegas, bertindak secara tidak pandang bulu untuk mengusut tuntas pelaku di balik pengeroyokan wartawan ini, baik pelaku utama ataupun pelaku intelektual di balik layar semua ini,” tegas Hardi.
“Mudah-mudahan pihak Polda Sumsel dapat melaksanakan tugasnya secara baik dan benar,” tutupnya.
Dalam pernyataan sikap resminya, Koalisi Pers Sumsel menyampaikan empat poin tuntutan utama:
1. Kepolisian didesak mengungkap seluruh pihak yang terlibat, memproses para pelaku, serta menelusuri dugaan adanya aktor intelektual di balik pengeroyokan tersebut.
2. Kapolda Sumsel diminta membuka perkembangan dan hasil investigasi menyeluruh kepada publik sesuai janji yang disampaikan pada Aksi Jilid I.
3. Setiap tindakan yang menghalangi kerja jurnalistik harus diproses menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di samping ketentuan pidana lain yang relevan, karena kekerasan tidak boleh dianggap sebagai risiko biasa profesi jurnalis.
4. Jika dalam sepekan pasca-Aksi Jilid II tidak ada kemajuan perkara yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, koalisi akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional dengan mendatangi Mabes Polri / Divisi Propam, Komisi III DPR RI, Kompolnas, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, serta Ombudsman RI.
Koalisi Pers Sumsel menegaskan, aksi ini bukan sekadar solidaritas, melainkan perjuangan untuk menjaga kemerdekaan pers dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.
Mereka juga menekankan bahwa kemitraan antara pers dan kepolisian harus dibangun di atas transparansi serta penghormatan profesi, bukan pembungkaman terhadap fungsi kontrol sosial pers.
